BOJONEGORO, – Pembangunan sebuah daerah tidak hanya dinilai dari seberapa baik infrastruktur fisiknya, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses hak-hak mendasar sebagai warga negara.
Hal itu menjadi dasar pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kegiatan ini, Satgas TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro, mengadakan sosialisasi dan pelayanan langsung seputar Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada Kamis (6/8/2026).
Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, kepala dusun, mahasiswa KKN, serta masyarakat setempat, dengan fokus pada kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan memperkenalkan inovasi layanan publik yang berbasis digital.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungadem, Arifin, yang mewakili Camat Kedungadem, menyampaikan pentingnya pemanfaatan aplikasi Panah Srikandi (Pelayanan Ramah Sistem Registrasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi) yang dikembangkan oleh Dispendukcapil Bojonegoro.
Dengan adanya teknologi ini, warga kini dapat mengurus berbagai dokumen adminduk dari tingkat desa tanpa perlu berkali-kali datang ke kantor kecamatan atau Dispendukcapil.
“Manfaatkanlah layanan ini secara maksimal. Hampir semua urusan administrasi kependudukan dapat dilakukan dari desa. Warga tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan, kecuali untuk perekaman KTP elektronik dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA),” ujar Arifin.
Dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian sangat penting untuk mengakses program-program bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta legalitas tanah.
Bagi warga yang berkebutuhan khusus, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pelayanan prioritas guna memudahkan perekaman KTP-el.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro, Drs. Agus Purwanto, menjelaskan tentang pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan menggunakan aplikasi IKD, warga dapat menyimpan dokumen penting seperti KTP-el dan Kartu Keluarga di dalam ponsel, sehingga tidak perlu membawa berkas fisik secara terus-menerus.
“Di masa depan, identitas digital akan menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat. Proses verifikasi dan validasi untuk penerima bantuan sosial juga akan mengacu pada data kependudukan yang akurat, sehingga bantuan dapat tepat sasaran,” imbuh Agus.
Selain sosialisasi, Dispendukcapil Bojonegoro juga menyediakan posko layanan langsung di lokasi TMMD, di mana warga bisa mengurus perubahan data, berkonsultasi seputar adminduk, aktivasi IKD, hingga penyerahan dokumen secara langsung.
Agus juga menekankan pentingnya pengurusan akta kematian secara tepat waktu demi kepastian hukum, hak waris, dan pengelolaan aset keluarga.
Komandan SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro, Lettu Ckm Purnomo, menyatakan bahwa upaya non-fisik seperti layanan kependudukan ini sangat penting dalam pelaksanaan TMMD.
“TMMD bukan hanya fokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas umum, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mempermudah warga dalam mendapatkan layanan adminduk. Dokumen yang lengkap akan memudahkan warga dalam meraih hak-haknya,” ujar Lettu Ckm Purnomo.
Kolaborasi lintas sektor yang terbangun melalui TMMD ke-129 menunjukkan bahwa kemajuan desa dapat tercapai ketika pembangunan fisik diselaraskan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah, responsif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
